Pemilik baru super tajir pasti akan berpengaruh pada persaingan di kompetisi.
Pekan lalu, Liga Premier menyetujui pengambilalihan Newcastle United Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salam, dengan 305 juta pounds (Rp5,8 Triliun). Ini membuat The Magpies klub terkaya di Liga Premier.

Namun, seperti yang sudah-sudah, muncul kekhawatiran dari beberapa pihak atas akusisi tersebut. Pasalnya, Newcastle bisa saja membangun kekuatan tim dengan mendatangkan pemain hebat dengan harga yang tidak masuk akal dan cenderung merusak pasar.
Jika itu terjadi, maka akan berdampak pada kekuatan klub-klub lain di Liga Premier yang tidak mampu melakukan belanja pemain mahal. Ini akan menimbulkan ketimpangan sosial diantara klub-klub tersebut.  

Atas kekhawatiran itu, pemilik Leeds United, Andrea Radrizzani, mengusulkan agar adanya pembatasan belanja di Liga Premier. Pria asal Italia tersebut mengatakan aturan Financial Fair Play (FFP) harus ditegakkan terkait pengambilalihan Newcastle untuk memastikan 20 klub Liga Premier "memainkan permainan yang sama".
"Jika aturan mengizinkan dana negara untuk membeli klub, itu baik-baik saja. Tidak masalah bagi saya," kata Radrizzani, dilansir Sky Sports. 
Pengambilalihan 80 persen saham Newcastle menggunakan bendera Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF). Awalnya, lembaga itu dicurigai menggunakan dana Kerajaan Saudi karena diketuai Pangeran Muhammad. Tapi, hal itu dibantah karena PIF terpisah dari negara alias swasta murni

"Yang menjadi perhatian saya adalah tentang bagaimana mengatur Financial Fair Play di Liga Premier untuk menjaga daya saing dan fair play untuk semua orang," tambah Radrizzani.


Antara UEFA dan Liga Premier memiliki aturan Financial Fair Play untuk menghindari pengeluaran klub di luar kemampuan mereka. Sebagai bagian dari aturan, klub perlu menyeimbangkan pengeluaran terkait bisnis sepakbolanya, yang meliputi transfer dan upah. 
Maksudnya, klub tidak boleh menggunakan uang dari sang pemilik. Mereka harus mandiri dengan menggali pendapatan dari urusan jual-beli pemain, kontrak televisi, sponsor, penjualan pernak-pernik klub, tiket pertandingan, dan hal-hal lain yang bersifat komersial. 

Uang yang didapatkan dari bisnis itulah yang menurut aturan Financial Fair Play digunakan untuk memperkuat skuad, membangun stadion, fasilitas pelatihan, pengembangan pemain muda, atau proyek klub lainnya.
"Pengendalian regulasi belanja yang berkaitan dengan penerimaan itu penting. Ini tentang prinsip-prinsip kesetaraan yang ada di olahraga itu sendiri," ucap Radrizzani.

"Juga penting bahwa pendapatannya nyata karena ketika anda memiliki pemerintah atau negara yang mengendalikan klub sepakbola, maka anda dapat membuat sponsor melalui perusahaan yang dikendalikan. Maka, kita tidak akan pernah memainkan permainan yang sama," pungkas Radrizzani.